Menkum tak menampik terdapat celah bagi mafia data atau oknum yang merugikan keuangan negara demi menguntungkan korporasi swasta secara ilegal sehingga menimbulkan potensi hilangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan adanya integrasi data.
Meski begitu, hal tersebut bukan merupakan masalah yang terlalu penting karena Kemenkum hanya ingin menjalankan Astacita Presiden yang ingin membangun sebuah sistem pemerintahan digital dengan integrasi data di antara semua kementerian serta Undang-Undang Satu Data Indonesia.
"Maka sekali lagi pada forum yang terhormat ini, kami mohon semua kementerian/lembaga bisa berkolaborasi demi Merah Putih. Tidak ada sedikit pun maksud bahwa kami mau memonopoli soal data yang terkait dengan korporasi," ujar Supratman.
