NADIKABAR.COM — Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan terdapat 50,8 juta transaksi pertukaran data administrasi hukum di sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkum (API Hit) sejak 2023 hingga Oktober 2026.
Pertukaran data antara 35 lebih kementerian/lembaga tersebut sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengintegrasikan layanan.
"Ini harus menjadi pijakan kita bersama. Saya tahu bahwa di beberapa kementerian/lembaga, bahkan satu perusahaan pun itu masih berbeda datanya, berbeda kepengurusannya, karena itu ini harus kami integrasikan," ucap Supratman dalam forum nasional di Jakarta, Selasa.
Ia mencontohkan perbedaan data dimaksud, seperti adanya kepemilikan manfaat maupun susunan kepengurusan satu perusahaan yang tidak sama di Kemenkum dan kementerian lain.
Maka dari itu, Menkum menegaskan permasalahan tersebut yang harus diselesaikan lantaran layanan integrasi data korporasi akan mendukung investasi ke depan.
Namun demikian, Supratman menegaskan integrasi data itu tidak bertujuan agar Kemenkum mengambil berbagai peran teknis kementerian maupun lembaga lain.
"Justru dengan penyatuan data yang terintegrasi ini, akan memudahkan dalam proses pengambilan keputusan, terutama menyangkut soal keputusan-keputusan strategis bagi negara," tuturnya.
Menkum tak menampik terdapat celah bagi mafia data atau oknum yang merugikan keuangan negara demi menguntungkan korporasi swasta secara ilegal sehingga menimbulkan potensi hilangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan adanya integrasi data.
Meski begitu, hal tersebut bukan merupakan masalah yang terlalu penting karena Kemenkum hanya ingin menjalankan Astacita Presiden yang ingin membangun sebuah sistem pemerintahan digital dengan integrasi data di antara semua kementerian serta Undang-Undang Satu Data Indonesia.
"Maka sekali lagi pada forum yang terhormat ini, kami mohon semua kementerian/lembaga bisa berkolaborasi demi Merah Putih. Tidak ada sedikit pun maksud bahwa kami mau memonopoli soal data yang terkait dengan korporasi," ujar Supratman.
