Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan terdapat 50,8 juta transaksi pertukaran data administrasi hukum di sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Um
Maka dari itu, Menkum menegaskan permasalahan tersebut yang harus diselesaikan lantaran layanan integrasi data korporasi akan mendukung investasi ke depan.
Namun demikian, Supratman menegaskan integrasi data itu tidak bertujuan agar Kemenkum mengambil berbagai peran teknis kementerian maupun lembaga lain.
"Justru dengan penyatuan data yang terintegrasi ini, akan memudahkan dalam proses pengambilan keputusan, terutama menyangkut soal keputusan-keputusan strategis bagi negara," tuturnya.
Artikel ini diproduksi, disunting, dan diverifikasi oleh Dewan Redaksi NadiKabar.com sesuai dengan Standar Kompetensi Wartawan dan Pedoman Pemberitaan Media Siber.
Pedoman Media Siber: NadiKabar.com berkomitmen mematuhi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers Indonesia. Apabila ada hak jawab atau koreksi, silakan hubungi redaksi melalui kanal kontak kami.
