Indonesia juga memperjuangkan prinsip-prinsip negara kepulauan, termasuk melalui perkembangan hukum laut internasional dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS).
Sebelumnya, Indonesia telah empat kali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB serta berkontribusi dalam berbagai mekanisme PBB, termasuk Komisi Pembangunan Perdamaian.
Saat ini, Indonesia bertugas di Dewan Auditor PBB dan menjabat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
“Bagi Indonesia, multilateralisme bukan sekadar tentang memiliki tempat di meja perundingan. Multilateralisme adalah tentang kontribusi yang dapat kita bawa ke meja tersebut. Dan kami tidak akan memperlambat langkah,” tegas Arrmanatha.
