NADIKABAR.COM — Menteri Luar Negeri (Menlu) Arrmanatha Nasir menghadiri pertemuan menlu negara anggota G20 di Atlanta, Amerika Serikat (AS). Menlu Tata mendorong kerja sama dalam mengatasi berbagai konflik lintas negara dan kelompok yang berdampak pada ketahanan panganan negara berkembang, termasuk Indonesia.
Pertemuan digelar pada 30-31 Oktober 2026, Menlu Tata mengikuti tiga sesi pleno yang membahas ketegangan geopolitik, energi, dan rantai pasok. Dalam rangkaian pembahasan tersebut, Tata menekankan bahwa ketahanan nasional, kawasan, dan global saling terkait, serta membutuhkan kerja sama multilateral.
"Ketahanan nasional memperkuat ketahanan kawasan, yang pada gilirannya memperkuat ketahanan global," ujar Arrmanatha dalam keterangannya, Minggu (1/11/2026).
Tata menekankan pentingnya reformasi sistem multilateral agar lebih terpercaya, representatif, responsif, dan mampu menjawab tantangan zaman. "Pangan tidak boleh dijadikan senjata," ucapnya.
Selain itu, Tata menyoroti dampak konflik Selat Hormuz. Menurutnya konflik tersebut sangat berdampak untuk negara berkembang, termasuk Indonesia.
"Dampak konflik di Selat Hormuz, Laut Hitam, dan Laut Merah terhadap jalur perdagangan, pasokan energi, pupuk, dan pangan global, terutama bagi negara berkembang. Indonesia mendorong de-eskalasi konflik, dialog, dan kerja sama," jelasnya.
Tata juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap UNCLOS 1982 sebagai landasan hukum internasional dalam menjaga kebebasan navigasi. Indonesia mengangkat konsep Responsible Freedom of Navigation, yang menekankan bahwa kebebasan navigasi harus disertai tanggung jawab dan kedaulatan dijalankan dengan pengendalian diri.
Pada sesi energi, Tata menegaskan bahwa ketahanan energi merupakan bagian dari keamanan nasional.
"Indonesia terus memperkuat kemandirian energi melalui penerapan B50 dan program pembangunan 100 GW tenaga surya. Krisis harus mempercepat transisi energi, bukan justru membalikkannya," tegasnya.
Dalam forum itu, Tata menyampaikan pentingnya transisi energi yang adil dan terjangkau, melalui perluasan akses terhadap teknologi energi bersih. Serta pembiayaan dan investasi yang lebih mudah diakses oleh negara berkembang.
Dalam sesi pleno terakhir tentang rantai pasok, Indonesia menekankan pentingnya kepastian rantai pasok global dan penguatan sistem perdagangan multilateral. Indonesia mengusulkan penguatan kesiapsiagaan menghadapi krisis dan kondisi darurat, pembiayaan jangka panjang yang terjangkau.
"Dan perlunya membangun kemitraan di bidang teknologi agar negara berkembang dapat pula menjadi kreator, bukan hanya pengguna," tuturnya.
"Rantai pasok harus memiliki lebih banyak pusat produksi, terutama di negara-negara berkembang," tutupnya.
