Rini menjelaskan pengaturan mengenai perampasan aset selama ini masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan hukum masyarakat serta perkembangan modus tindak pidana.
Sejumlah kendala juga masih dihadapi dalam pelaksanaannya, antara lain hambatan prosedural karena bergantung pada putusan pidana, belum optimalnya penelusuran dan pengamanan aset hasil kejahatan, serta belum tersedianya mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana untuk kondisi tertentu.
“RUU tentang Perampasan Aset ini dibentuk agar penegakan hukum terhadap aset hasil kejahatan dapat dilaksanakan secara komprehensif, efektif, akuntabel, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan RUU tersebut memuat sejumlah substansi penting, antara lain ruang lingkup tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset dan jenis aset yang dapat dirampas.
Selain itu, RUU tersebut mengatur mekanisme perampasan aset berdasarkan putusan pidana maupun tanpa putusan pidana dalam kondisi tertentu.