Pengaturan lainnya mencakup pengelolaan dan pengawasan aset oleh badan yang dibentuk Presiden, pengawasan pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset secara berkala dan akuntabel, sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, serta pendanaan penyelenggaraan perampasan aset.

β€œPenegakan hukum dan pemulihan aset negara merupakan rangkaian upaya yang harus dilaksanakan secara efektif, adil, dan proporsional, guna memastikan aset hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada negara maupun korban yang berhak” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Rini mewakili Presiden menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPR RI atas dedikasi, kerja keras, pemikiran, serta kerja sama dalam menyelesaikan pembahasan RUU tersebut.

Ia berharap pembahasan dan berbagai pemikiran yang telah disumbangkan dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara.