NADIKABAR.COM β€” Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menilai pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang akan memberikan kepastian hukum dalam pemulihan aset hasil kejahatan dengan tetap menjunjung hak asasi manusia (HAM).

β€œPenegakan hukum dan pemulihan aset negara merupakan rangkaian upaya hukum yang menjadi tanggung jawab negara yang diwujudkan melalui mekanisme penegakan hukum yang efektif, adil, dan proporsional demi memastikan aset hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada negara maupun korban yang berhak,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Rini menyampaikan pandangan akhir Presiden terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Kamis (19/11).

Ia mengatakan Indonesia sebagai negara hukum memiliki tanggung jawab memastikan penegakan hukum berjalan secara adil dan efektif dengan tetap menjunjung tinggi HAM.

Menurut dia, pemulihan aset negara maupun milik korban yang diperoleh dari hasil tindak pidana merupakan bagian penting dalam mewujudkan kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat.