NADIKABAR.COM — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menilai pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang akan memberikan kepastian hukum dalam pemulihan aset hasil kejahatan dengan tetap menjunjung hak asasi manusia (HAM).

“Penegakan hukum dan pemulihan aset negara merupakan rangkaian upaya hukum yang menjadi tanggung jawab negara yang diwujudkan melalui mekanisme penegakan hukum yang efektif, adil, dan proporsional demi memastikan aset hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada negara maupun korban yang berhak,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Rini menyampaikan pandangan akhir Presiden terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Kamis (19/11).

Ia mengatakan Indonesia sebagai negara hukum memiliki tanggung jawab memastikan penegakan hukum berjalan secara adil dan efektif dengan tetap menjunjung tinggi HAM.

Menurut dia, pemulihan aset negara maupun milik korban yang diperoleh dari hasil tindak pidana merupakan bagian penting dalam mewujudkan kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat.

Rini menjelaskan pengaturan mengenai perampasan aset selama ini masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan hukum masyarakat serta perkembangan modus tindak pidana.

Sejumlah kendala juga masih dihadapi dalam pelaksanaannya, antara lain hambatan prosedural karena bergantung pada putusan pidana, belum optimalnya penelusuran dan pengamanan aset hasil kejahatan, serta belum tersedianya mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana untuk kondisi tertentu.

“RUU tentang Perampasan Aset ini dibentuk agar penegakan hukum terhadap aset hasil kejahatan dapat dilaksanakan secara komprehensif, efektif, akuntabel, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan RUU tersebut memuat sejumlah substansi penting, antara lain ruang lingkup tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset dan jenis aset yang dapat dirampas.

Selain itu, RUU tersebut mengatur mekanisme perampasan aset berdasarkan putusan pidana maupun tanpa putusan pidana dalam kondisi tertentu.

Pengaturan lainnya mencakup pengelolaan dan pengawasan aset oleh badan yang dibentuk Presiden, pengawasan pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset secara berkala dan akuntabel, sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, serta pendanaan penyelenggaraan perampasan aset.

“Penegakan hukum dan pemulihan aset negara merupakan rangkaian upaya yang harus dilaksanakan secara efektif, adil, dan proporsional, guna memastikan aset hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada negara maupun korban yang berhak” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Rini mewakili Presiden menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPR RI atas dedikasi, kerja keras, pemikiran, serta kerja sama dalam menyelesaikan pembahasan RUU tersebut.

Ia berharap pembahasan dan berbagai pemikiran yang telah disumbangkan dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara.