Sarmuji menambahkan, perubahan pilihan konsumen tidak hanya terjadi karena fatwa MUI. Misalnya saja ada larangan dari suatu Kepolisian Republik Indonesia yang telah melarang anggotanya untuk menggunakan produk vape.
"Jadi kalau ada dilarang di sini pasti yang lain juga akan tumbuh begitu. Jadi itu biasa saja semuanya. Ya kita hargailah, intinya kita hargai fatwa MUI," katanya.
Lebih lanjut, Sarmuji mengaku Kementerian Perindustrian belum pernah menggelar pertemuan dengan pelaku industri vape. Karena itu, pihaknya belum mengetahui secara detail persoalan yang tengah dihadapi pabrik-pabrik rokok elektrik tersebut.
"Belum, belum. Kita belum pernah bertemu dengan industri vape ya, Pak Dirjen ya? Belum pernah. Jadi kita belum tahu juga persoalan-persoalan apa sebenarnya yang menimpa pabrik, kita belum tahu secara betul," pungkasnya.
Sebelumnya, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi menetapkan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau Vape. Komisi Fatwa MUI menegaskan seluruh mata rantai peredaran, dari produksi hingga perdagangan rokok elektrik maupun penggunaannya, dinyatakan haram.
