NADIKABAR.COM — Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menegaskan mekanisme keanggotaan otomatis Kamar Dagang dan Industri (Kadin) tidak boleh menimbulkan beban biaya bagi pelaku usaha, terutama industri kecil menengah (IKM), dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kadin.
Kemenperin menyoroti mekanisme integrasi keanggotaan Kadin dengan sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) yang dalam mekanisme tersebut, keanggotaan otomatis perlu ditegaskan, tidak serta-merta mewajibkan anggota membayar iuran.
Selain itu menurut Menperin dalam keterangan tertulisnya dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, Pemerintah mengusulkan agar RUU Kadin menegaskan hanya ada satu Kadin yang diakui Pemerintah.
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin juga diusulkan memperoleh persetujuan Pemerintah dan ditetapkan melalui Keputusan Presiden.
"Pemerintah mengusulkan agar pengaturan mengenai Kadin tetap memberikan kepastian terkait kelembagaan dan kedudukannya sebagai wadah pelaku usaha. Dalam hal ini, perlu ditegaskan bahwa Kadin yang diakui Pemerintah hanya satu, dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disetujui Pemerintah dan ditetapkan melalui Keputusan Presiden," kata Sarmuji.
RUU Kadin dirancang untuk mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri. Rancangan tersebut terdiri atas 13 bab dan 43 pasal yang mengatur kelembagaan, fungsi, tugas, serta kewenangan Kadin.