Pemerintah juga mengusulkan penambahan fungsi Kadin dalam membina hubungan antara pelaku usaha dan pekerja.
Usulan lainnya berupa fasilitasi keanggotaan Kadin bagi pelaku usaha yang mendaftarkan badan usaha atau mengurus perizinan berusaha. Ketentuan ini diharapkan memperjelas peran Kadin dalam mendampingi dan melayani pelaku usaha sesuai peraturan perundang-undangan.
Di sisi lain, Kemenperin turut memberikan catatan mengenai batas kewenangan Kadin dalam memberikan jasa layanan, terutama penandasahan serta penerbitan surat keterangan dan rekomendasi. Batas kewenangan tersebut perlu diperjelas mengingat kementerian dan lembaga juga menerbitkan dokumen sejenis sesuai kewenangannya, seperti pertimbangan teknis dan rekomendasi.
Pembahasan DIM Pemerintah atas RUU Kadin telah berlangsung sejak 2 Oktober 2026 dan berlanjut pada 23 Oktober, 27–29 Oktober, 2–4 November, hingga 11–12 November 2026.
Pada tahap terakhir, Pemerintah mendalami enam isu yang masih memerlukan pembahasan lebih lanjut sekaligus memfinalisasi DIM.