NADIKABAR.COM — Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menegaskan mekanisme keanggotaan otomatis Kamar Dagang dan Industri (Kadin) tidak boleh menimbulkan beban biaya bagi pelaku usaha, terutama industri kecil menengah (IKM), dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kadin.
Kemenperin menyoroti mekanisme integrasi keanggotaan Kadin dengan sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) yang dalam mekanisme tersebut, keanggotaan otomatis perlu ditegaskan, tidak serta-merta mewajibkan anggota membayar iuran.
Selain itu menurut Menperin dalam keterangan tertulisnya dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, Pemerintah mengusulkan agar RUU Kadin menegaskan hanya ada satu Kadin yang diakui Pemerintah.
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin juga diusulkan memperoleh persetujuan Pemerintah dan ditetapkan melalui Keputusan Presiden.
"Pemerintah mengusulkan agar pengaturan mengenai Kadin tetap memberikan kepastian terkait kelembagaan dan kedudukannya sebagai wadah pelaku usaha. Dalam hal ini, perlu ditegaskan bahwa Kadin yang diakui Pemerintah hanya satu, dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disetujui Pemerintah dan ditetapkan melalui Keputusan Presiden," kata Sarmuji.
RUU Kadin dirancang untuk mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri. Rancangan tersebut terdiri atas 13 bab dan 43 pasal yang mengatur kelembagaan, fungsi, tugas, serta kewenangan Kadin.
RUU ini juga telah memuat penegasan bahwa Kadin merupakan satu wadah yang mandiri bagi seluruh pelaku usaha, mencakup sektor usaha negara, koperasi, maupun swasta, baik yang tergabung dalam asosiasi maupun tidak.
Menurut Sarmuji, Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pemerintah disusun melalui serangkaian pembahasan lintas kementerian dan lembaga, termasuk pendalaman terhadap sejumlah substansi yang perlu disempurnakan.
"Pemerintah telah melakukan pembahasan secara menyeluruh terhadap RUU Kadin, baik dari sisi substansi maupun pengaturan pasal demi pasal. Pembahasan ini diperlukan agar ketentuan yang dirumuskan dapat memberikan kepastian hukum dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan dunia usaha," ujarnya.
Dalam pembahasan RUU tersebut, Pemerintah mengajukan penyempurnaan terhadap 330 butir DIM atas RUU usulan DPR. Dari jumlah tersebut, sebanyak 49 butir diusulkan tetap, 163 butir diusulkan dihapus, 18 butir mengalami perubahan redaksional, 11 butir direposisi, 17 butir diubah, dan 10 butir merupakan penambahan substansi baru.
Salah satu pertimbangan penghapusan sejumlah ketentuan adalah agar tata kelola internal Kadin diatur melalui AD/ART organisasi. Aspek tersebut mencakup keanggotaan, struktur organisasi, kepengurusan, mekanisme pengambilan keputusan, dan pengelolaan organisasi.
Sementara itu, substansi baru yang diusulkan Pemerintah meliputi persetujuan Pemerintah terhadap AD/ART Kadin, perincian unsur keanggotaan yang terdiri atas pelaku usaha dan organisasi pelaku usaha, serta mandat bagi Kadin untuk menyusun, menetapkan, dan menegakkan kode etik bagi anggotanya.
Pemerintah juga mengusulkan penambahan fungsi Kadin dalam membina hubungan antara pelaku usaha dan pekerja.
Usulan lainnya berupa fasilitasi keanggotaan Kadin bagi pelaku usaha yang mendaftarkan badan usaha atau mengurus perizinan berusaha. Ketentuan ini diharapkan memperjelas peran Kadin dalam mendampingi dan melayani pelaku usaha sesuai peraturan perundang-undangan.
Di sisi lain, Kemenperin turut memberikan catatan mengenai batas kewenangan Kadin dalam memberikan jasa layanan, terutama penandasahan serta penerbitan surat keterangan dan rekomendasi. Batas kewenangan tersebut perlu diperjelas mengingat kementerian dan lembaga juga menerbitkan dokumen sejenis sesuai kewenangannya, seperti pertimbangan teknis dan rekomendasi.
Pembahasan DIM Pemerintah atas RUU Kadin telah berlangsung sejak 2 Oktober 2026 dan berlanjut pada 23 Oktober, 27–29 Oktober, 2–4 November, hingga 11–12 November 2026.
Pada tahap terakhir, Pemerintah mendalami enam isu yang masih memerlukan pembahasan lebih lanjut sekaligus memfinalisasi DIM.