RUU ini juga telah memuat penegasan bahwa Kadin merupakan satu wadah yang mandiri bagi seluruh pelaku usaha, mencakup sektor usaha negara, koperasi, maupun swasta, baik yang tergabung dalam asosiasi maupun tidak.
Menurut Sarmuji, Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pemerintah disusun melalui serangkaian pembahasan lintas kementerian dan lembaga, termasuk pendalaman terhadap sejumlah substansi yang perlu disempurnakan.
"Pemerintah telah melakukan pembahasan secara menyeluruh terhadap RUU Kadin, baik dari sisi substansi maupun pengaturan pasal demi pasal. Pembahasan ini diperlukan agar ketentuan yang dirumuskan dapat memberikan kepastian hukum dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan dunia usaha," ujarnya.
Dalam pembahasan RUU tersebut, Pemerintah mengajukan penyempurnaan terhadap 330 butir DIM atas RUU usulan DPR. Dari jumlah tersebut, sebanyak 49 butir diusulkan tetap, 163 butir diusulkan dihapus, 18 butir mengalami perubahan redaksional, 11 butir direposisi, 17 butir diubah, dan 10 butir merupakan penambahan substansi baru.
Salah satu pertimbangan penghapusan sejumlah ketentuan adalah agar tata kelola internal Kadin diatur melalui AD/ART organisasi. Aspek tersebut mencakup keanggotaan, struktur organisasi, kepengurusan, mekanisme pengambilan keputusan, dan pengelolaan organisasi.
Sementara itu, substansi baru yang diusulkan Pemerintah meliputi persetujuan Pemerintah terhadap AD/ART Kadin, perincian unsur keanggotaan yang terdiri atas pelaku usaha dan organisasi pelaku usaha, serta mandat bagi Kadin untuk menyusun, menetapkan, dan menegakkan kode etik bagi anggotanya.