NADIKABAR.COM — Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul, mengajak pengurus rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) bersama pemerintah daerah memperbaiki akurasi data penerima bantuan sosial (bansos) agar penyalurannya tepat sasaran.
Saat memberikan pengarahan dalam kegiatan Penguatan Penjangkauan Sekolah Rakyat dan Perlindungan Sosial di Sasana Krida Gelanggang Olahraga Satria, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Minggu malam, dia mengatakan pembenahan data menjadi langkah awal untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial dari pemerintah.
"Presiden mengajak kita memulai data diperbaiki, datanya tunggal, datanya satu, dijadikan perjuangan bersama. Mari kita mulai kerja dari data," katanya di hadapan perwakilan RT/RT, agen Perlindungan Sosial, perangkat desa, pilar-pilar sosial, dan peserta lainnya.
Menurut dia, penanganan fakir miskin dan anak-anak terlantar merupakan amanat Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang mencakup perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan sosial.
Gus Ipul mengatakan berdasarkan evaluasi Kementerian Sosial, sekitar 45 persen data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako dinilai tidak tepat sasaran.
Guna mengatasi persoalan tersebut, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang mengamanatkan pengintegrasian berbagai data sosial ekonomi ke dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan pengelolaan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Pemutakhiran data dilakukan melalui jalur formal mulai dari RT, RW, pemerintah desa atau kelurahan hingga BPS, serta jalur partisipasi masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos.
Masyarakat juga dapat menyampaikan usulan dan sanggahan melalui pusat layanan telepon 021-171 dan WhatsApp 08877-171-171.
Hasil pemutakhiran tersebut akan dikelompokkan dalam 10 desil berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi, dengan desil 1 merupakan kelompok 10 persen penduduk dengan kondisi ekonomi paling rendah.
Mensos juga memperkenalkan Perlindungan Sosial Digital yang mengintegrasikan data penerima bantuan dengan berbagai basis data pemerintah, termasuk kependudukan, pertanahan, listrik, serta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Sistem tersebut dilengkapi verifikasi biometrik melalui pengenalan wajah untuk memastikan bantuan diterima oleh orang yang berhak.
Ia mencontohkan uji coba di Kabupaten Banyuwangi pada 2025 menunjukkan sekitar 80 persen warga telah masuk dalam sistem tersebut. Pemerintah juga mengembangkan agen perlindungan sosial untuk membantu masyarakat melakukan pendaftaran.
"Kita perlu banyak agen-agen perlindungan sosial untuk membantu masyarakat terdekat. Namanya Gerakan Nasional Peduli Tetangga. Yang terdekat jangan sampai terlewat," kata Mensos.
Sementara itu dalam sambutannya, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan Sekolah Rakyat merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Menurut dia, jumlah siswa Sekolah Rakyat di Banyumas tahun ajaran 2026/2027 tercatat sebanyak 323 orang, terdiri atas 187 siswa tingkat SMP dan 134 siswa tingkat SMA.
Ia menyoroti pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC) di Banyumas sejak awal 2026. Evaluasi program tersebut menemukan warga yang sebenarnya mampu secara ekonomi masih tercatat sebagai penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan.
Oleh karena itu, Sadewo mengharapkan koordinasi dengan Kementerian Sosial dapat memperbaiki akurasi data sehingga program pendidikan dan perlindungan sosial semakin tepat sasaran.
