NADIKABAR.COM — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan pembangunan harus dirasakan oleh rakyat, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) HAM Nasional Tahun 2026, di Jakarta, Rabu.
Ia menekankan keterkaitan erat antara arah pembangunan pemerintah dan pemenuhan hak asasi manusia, di mana pembangunan memperoleh maknanya ketika masyarakat merasakan perubahan dalam kehidupan mereka.
Perubahan dimaksud seperti saat seorang anak dapat bersekolah, orang sakit memperoleh pelayanan kesehatan, pekerja mendapat perlindungan, penyandang disabilitas mengakses layanan publik secara mandiri, dan masyarakat hidup dalam lingkungan yang sehat.
"Di situ lah hubungan antara pembangunan dan HAM menjadi nyata," ujar Pigai.
Dia mengatakan agenda pemajuan HAM sejalan dengan visi Astacita dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Menurutnya, Astacita merupakan HAM dan HAM merupakan Astacita sehingga hubungan tersebut harus diterjemahkan ke dalam pilihan kebijakan, perencanaan, penganggaran, dan pelayanan publik.
Dalam kesempatan tersebut, Pigai pun secara resmi membuka Musrenbang HAM Nasional Tahun 2026 bertema Memperkuat Perencanaan Pembangunan HAM yang Partisipatif, Responsif, dan Antisipatif.
Pada kesempatan yang sama, kegiatan juga sekaligus menjadi kick-off rangkaian kegiatan peringatan Hari HAM Sedunia Ke-78, yang terdiri atas Musrenbang HAM 2026, Rapat Koordinasi Penggerak Desa/Kelurahan/Kampung Sadar HAM Tahun 2026, dan Hari Bhakti Kementerian HAM Ke-2.
Selain empat agenda utama tersebut, acara juga ditandai dengan peluncuran Peta Pemenuhan Kebutuhan Hak Dasar Masyarakat hingga Tingkat Desa sebagai instrumen penting penyusunan kebijakan berbasis data.
Menteri HAM menyampaikan Musrenbang HAM membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk turut andil dalam pembuatan keputusan, di mana Penggerak HAM bertugas membawa suara warga terpencil, kelompok rentan, serta masyarakat yang sulit menjangkau layanan publik secara utuh dan aman.
Tak hanya itu, kata dia, Musrenbang HAM turut membahas berbagai isu terkini yang beririsan dengan HAM, seperti perkembangan kecerdasan artifisial (AI), teknologi neuro (neurorights), perubahan iklim, transisi energi, dan dinamika demografi.
Forum tersebut diarahkan untuk menyepakati prioritas HAM nasional guna memusatkan tindak lanjut yang konkret.
Pigai menyatakan ukuran kemajuan pembangunan HAM berupa membaiknya kehidupan masyarakat, termasuk mereka yang paling sulit menjangkau pelayanan dan paling jarang didengar suaranya.
"Tetapkan prioritas berdasarkan dampaknya terhadap manusia, rumuskan tindak lanjut yang dapat dikerjakan, dan ukur perubahan nyata yang dialami masyarakat," ungkapnya.
Berbeda dengan tahun sebelumnya, Musrenbang HAM 2026 diselenggarakan sebagai siklus kebijakan utuh yang mencakup pemetaan masalah (sensing), penetapan prioritas (prioritising), perumusan aksi (responding), pengukuran target (measuring), akuntabilitas (accountability), dan pembelajaran (learning) untuk perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.
