Selain format digital, penerbitan dokumentasi atau buku mengenai ragam tenun daerah yang terancam punah juga disiapkan sebagai rujukan resmi bagi peneliti, desainer, dan generasi muda.
Terkait strategi diplomasi, Fadli Zon mengingatkan perlunya mengkaji regulasi UNESCO secara saksama. Pemerintah saat ini tengah menelaah dua opsi, yaitu mekanisme nominasi bersama (joint nomination) atau perluasan pengakuan (extension).
Pasca-pertemuan itu, Kementerian Kebudayaan dan CTI berkomitmen melanjutkan koordinasi intensif untuk mematangkan dokumen pengajuan tenun Indonesia serta meningkatkan kompetensi profesi wastra secara berkelanjutan.
