Koordinasi menteri dalam satu meja diharapkan tidak berhenti sekadar menjadi simbolis belaka. Tiap instansi dituntut tanggap menindaklanjuti keluhan masyarakat sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pelayanan publik wajib memberi kejelasan arah penyelesaian bagi masyarakat perantau.
"Kalau ada masalah, datanglah menyampaikan kepada kedutaan. Datanglah menyampaikan keluhan, termasuk kepada kami semua sebagai pembantu Bapak Presiden," kata Mukhtarudin.
Persoalan warga negara di Malaysia memiliki keterkaitan administrasi yang sangat luas. Hal ini mencakup status kewarganegaraan, keimigrasian, perlindungan pekerja, hingga kebutuhan bantuan hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas meminta seluruh lapisan masyarakat untuk selalu menghargai pengorbanan para perantau.
"Mereka ini adalah pahlawan-pahlawan devisa kita. Jangan melihat kehidupan mereka yang lagi bekerja di perkebunan, tetapi lihatlah sumbangsihnya, betapa besar jasa mereka untuk bisa kita mendapatkan devisa," ucap Supratman.
Pemerintah saat ini tengah memproses penegasan status kewarganegaraan terhadap sekitar 1.500 pekerja migran. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyoroti urgensi sinkronisasi sistem penerbitan dokumen tersebut. Kecepatan pengurusan administrasi sangat bergantung pada mekanisme yang saling terhubung.
