NADIKABAR.COM — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mempercepat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan hingga akhir tahun 2026.

“Kita memiliki waktu kurang lebih dua bulan lagi untuk mengamankan dan mempercepat target capaian KUR Perumahan tahun ini," ujar Maruarar atau disapa Ara dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Berdasarkan data realisasi periode 1 Januari hingga 18 Oktober 2026 yang dipaparkan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, total penyaluran pembiayaan telah mencapai Rp27,74 triliun kepada 115.897 debitur.

Realisasi tersebut setara dengan 68,21 persen dari target Rencana Target Pagu (RTP) 2026 sebesar Rp40,67 triliun. Capaian itu menunjukkan bahwa pembiayaan perumahan berperan penting dalam mendorong kepemilikan rumah sekaligus menggerakkan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pembangunan dan renovasi hunian.

Dari sisi permintaan, penyaluran mencapai Rp18,28 triliun kepada 112.014 debitur atau 80,15 persen dari target RTP sisi permintaan. Pembiayaan tersebut meliputi renovasi rumah sebesar Rp13,55 triliun kepada 91.824 debitur, pembelian rumah sebesar Rp2,82 triliun kepada 10.574 debitur, serta pembangunan rumah untuk mendukung kegiatan usaha sebesar Rp1,19 triliun kepada 9.616 debitur.

Sementara itu, dari sisi penyediaan, realisasi pembiayaan mencapai Rp9,46 triliun kepada 3.883 debitur atau 52,97 persen dari target RTP sisi penyediaan. Penyaluran itu mencakup pengembang perumahan sebesar Rp5,47 triliun, pedagang bahan bangunan sebesar Rp2,94 triliun, serta penyedia jasa konstruksi sebesar Rp1,06 triliun.

Komposisi penyaluran tersebut, ia mengatakan, memperlihatkan bahwa pembiayaan perumahan tidak hanya membantu masyarakat memperoleh dan memperbaiki hunian, tetapi juga mendukung keberlangsungan usaha pengembang, toko bahan bangunan, dan penyedia jasa konstruksi di berbagai daerah.

Ara meminta bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), bank pembangunan daerah (BPD), dan bank swasta untuk meningkatkan kontribusi dalam penyaluran KUR Perumahan. Menurut dia, perluasan partisipasi perbankan menjadi kunci untuk memperbesar akses pembiayaan bagi masyarakat sekaligus memperkuat ekosistem perumahan nasional.

“KUR Perumahan adalah instrumen vital menuju target besar Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Perbankan swasta dan BPD harus mengambil peran lebih besar, tidak hanya bertumpu pada Himbara. Kita butuh fleksibilitas pembiayaan bagi pekerja informal seperti pedagang, pengemudi ojek online, dan UMKM agar mereka memiliki kesempatan yang sama untuk punya rumah sendiri,” ujar dia.

Kementerian PKP juga menyoroti pentingnya optimalisasi skema penjaminan dan subsidi suku bunga pemerintah untuk memperluas akses KUR Perumahan. Dukungan tersebut diharapkan dapat mendorong pembiayaan bagi pelaku usaha di sektor perumahan, memperkuat kapasitas penyediaan rumah, serta membantu menekan angka kekurangan kebutuhan rumah (backlog) secara nasional.