NADIKABAR.COM — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan rencana penindakan terhadap kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dapat meningkatkan kemantapan jalan nasional maupun jalan tol.
"ODOL itu sebetulnya mempercepat penurunan kemantapan jalan nasional kita termasuk juga jalan tol. Pastilah kalau kemudian RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang LLAJ itu mengatur masalah kendaraan ODOL, sudah pasti bahwa lifetime daripada jalan nasional kita maupun jalan tol kita juga pasti akan meningkat, sudah pasti itu," ujar Dody di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, biaya preservasi jalan yang begitu besar akibat kendaraan ODOL sebetulnya bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur-infrastruktur lainnya yang lebih berdampak positif bagi rakyat seperti irigasi atau sekolah.
"Sehingga kemudian biaya preservasi kita yang cukup lumayan besar, apakah itu jalan tol maupun jalan nasional, bisa kita alihkan kepada tempat-tempat lain yang membutuhkan misalnya untuk irigasi ataupun membangun sekolah dan seterusnya," katanya.
Dalam kesempatan sama, Pelaksana tugas Direktur Preservasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian PU Javid Hurriyanto menyampaikan berdasarkan penelitian kerugian akibat ODOL mencapai Rp43 triliun per tahun.
"Ini cukup fantastis memang angka itu. Kemudian memang sekarang sedang disusun untuk revisi Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Di sana akan ada namanya dana preservasi. Ini sedang dibahas dengan Komisi V DPR. Nanti di sana ada biaya-biaya yang kemungkinan nanti mudah-mudahan disepakati. Kita dari Kementerian PU mengusulkan supaya dana preservasi itu bisa mengakomodir untuk biaya pemulihan infrastruktur," kata Javid.
Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU Ni Komang Rasminiati mengatakan pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional yang mana salah satunya mengatur terkait dengan deregulasi dan harmonisasi aturan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran kendaraan ODOL.
Dia juga menambahkan bahwa saat ini Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dalam proses pembahasan.
"Dalam hal jalan tol kalau dari rumus yang tadi disampaikan, daya rusaknya kendaraan ODOL ini memang pangkat empat. Artinya sangat mempengaruhi dari umur rencana jalan maupun jembatan," katanya.
Dia menjelaskan untuk jalan tol, hal ini menjadi suatu permasalahan juga dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol, karena jalannya menjadi cepat rusak dan tentunya akan memerlukan biaya untuk preservasi atau pemeliharaan yang lebih tinggi.
"Yang seharusnya bisa dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, tetapi ini rusaknya terjadi lebih dini seperti itu," ujarnya.
Sebagai informasi, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw menegaskan penanganan kendaraan dengan muatan dan dimensi berlebih (Over Dimension Over Loading/ODOL) harus melibatkan seluruh pihak yang berkaitan dengan operasional angkutan barang.
Roberth menegaskan tanggung jawab atas pelanggaran ODOL tidak boleh hanya dibebankan kepada pengemudi, tetapi juga harus mencakup pemilik kendaraan dan pemilik barang.