NADIKABAR.COM — Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Suhermanto, mengumumkan penetapan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka keempat dalam perkara dugaan penyadapan ilegal. Tiga tersangka lainnya, yakni mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso, telah ditahan di Mako Brimob.
Menurut keterangan penyidik yang dilaporkan sejumlah media nasional, sasaran penyadapan tanpa prosedur tersebut diduga mencakup nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, LSM, hingga pengusaha pada 2025-2026. Pada Oktober 2026, penyidik juga mengungkap dugaan penghapusan berkas hasil sadapan dari sistem Lawful Interception Management System (LIMS). Pasal yang dilaporkan antara lain Pasal 258 dan Pasal 332 KUHP serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE.
Perlu digarisbawahi bahwa seluruhnya masih berupa dugaan yang belum diuji di pengadilan. Meski demikian, perkara ini sudah cukup memunculkan pertanyaan yang tidak dapat dipandang sebelah mata: bagaimana negara mengendalikan alat yang secara inheren memberikan kewenangan untuk melihat hampir segalanya tanpa terlihat?
Jawabannya, sayangnya, masih berserakan. Antara mencatat bahwa aturan penyadapan tersebar dalam 16 undang-undang. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010 telah menegaskan bahwa pembatasan hak privasi melalui penyadapan harus diatur dengan undang-undang, bukan peraturan pemerintah. Namun, undang-undang khusus yang mengatur penyadapan hingga kini belum juga lahir.
Akibatnya, mekanisme penyadapan berbeda-beda. Kepolisian merujuk pada Perkapolri Nomor 5 Tahun 2010 dengan izin ketua pengadilan negeri melalui Kabareskrim. Undang-Undang Narkotika membatasi penyadapan paling lama tiga bulan dan dapat diperpanjang satu kali, sedangkan undang-undang tentang terorisme membolehkan penyadapan hingga satu tahun. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara memberikan BIN kewenangan penyadapan selama enam bulan, dengan izin pengadilan yang baru diwajibkan apabila sasaran telah memiliki bukti permulaan yang cukup.
Di sisi lain, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman pada 18 November 2025 menegaskan bahwa KUHAP baru tidak mengatur penyadapan dan menyebut Pasal 136 ayat (2) sebagai fondasi bagi pembentukan undang-undang tersendiri. Kekosongan ini ibarat pedang bermata dua: aparat bekerja di ruang abu-abu, sementara warga tidak memiliki ukuran yang pasti untuk menilai kapan privasinya dilanggar.
