Wajah pengawasan lainnya tampak pada KPK. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi UU KPK pada Mei 2021, KPK tidak lagi meminta izin Dewan Pengawas, melainkan cukup menyampaikan pemberitahuan. Dewan Pengawas melalui Benny Mamoto melaporkan bahwa pada semester I 2026, KPK melakukan 762 penyadapan. Seluruhnya atau 100 persen dilaporkan tepat waktu, paling lambat 14 hari kerja setelah tindakan dilakukan. Angka ini patut dicatat, tetapi hal yang tidak diukurnya juga tidak kalah penting.
Ketepatan pelaporan sesungguhnya mengukur kepatuhan administratif, bukan kepatutan substansial. Sebab, pengawasan yang dilakukan setelah penyadapan berlangsung tidak menjawab apakah tindakan tersebut memang diperlukan dan proporsional. Dewan Pengawas juga mencatat keterlambatan pelaporan pada tindakan lain, yakni hanya 152 dari 232 penggeledahan dan 893 dari 1.093 penyitaan yang dilaporkan tepat waktu. Jika pelaporan saja belum sepenuhnya tertib di lembaga yang paling diawasi, bagaimana dengan lembaga yang pengawasannya lebih longgar?
Dimensi teknologi semakin memperumit persoalan ini. Laporan Amnesty International yang terbit pada 1 Mei 2024 menelusuri aliran spyware dan produk pengawasan dari Israel, Yunani, Singapura, dan Malaysia ke Indonesia sepanjang 2017-2023. Laporan itu mencatat pengiriman perangkat ke Polri melalui perusahaan perantara senilai sekitar US$ 5,59 juta pada 9 September 2019 dan US$ 11,06 juta pada 15 Juli 2021.
Polri menolak memberikan tanggapan, sedangkan BSSN tidak memberikan jawaban hingga laporan tersebut dipublikasikan. Amnesty tidak menemukan bukti bahwa individu tertentu dari masyarakat sipil menjadi target. Dengan demikian, persoalannya bukan terletak pada penyalahgunaan yang telah terbukti, melainkan pada nyaris absennya transparansi pengadaan. Dugaan penghapusan berkas dalam sistem LIMS menunjukkan persoalan serupa pada sisi operasional: sistem intersepsi yang sah sekalipun dapat disalahgunakan apabila jejak penggunaannya dapat dihapus oleh pihak yang mengoperasikannya.
Pada titik ini, pengendalian perlu dirancang secara berlapis. Laporan Strategis ISW 2.4.2 (2026), sebuah kajian berbasis sumber terbuka yang secara tegas menyebut temuannya sebagai rekomendasi dan bukan hasil audit operasional, mengusulkan model lima lapis: kerangka hukum dan akuntabilitas demokratis, otorisasi independen untuk setiap kasus, pembatasan teknis melalui pemisahan tugas, perlindungan data dengan pencatatan yang tahan terhadap perubahan, serta audit independen beserta mekanisme pemulihan hak.
Kuncinya adalah larangan konsentrasi kewenangan. Pihak yang mengusulkan sasaran tidak boleh menjadi satu-satunya pihak yang memberikan izin, melaksanakan penyadapan, mengaudit, sekaligus memiliki kewenangan untuk menghapus jejak operasi.
