Untuk sistem seperti LIMS, kajian tersebut mengusulkan pemeriksaan silang antara izin hukum, basis data sasaran, dan konfigurasi aktif. Selain itu, setiap penghapusan hasil penyadapan harus mensyaratkan otorisasi dan meninggalkan jejak audit. Tata kelola pengadaan, mulai dari identitas pemilik manfaat pemasok hingga hak audit dalam kontrak, juga menjadi bagian yang tidak kalah penting. Hal ini perlu disertai pertimbangan moratorium penggunaan spyware invasif sampai penilaian legalitas dan pengawasan independen tersedia.
Kajian yang sama menyatakan tidak menyimpulkan adanya keterlibatan vendor tertentu dalam perkara ini. Karena itu, kajian tersebut tepat dibaca sebagai kerangka pencegahan, bukan vonis. Aribowo (2025) dalam kajiannya tentang relasi intelijen dan partai politik layak dijadikan titik berangkat karena menempatkan kekuasaan informasi sebagai variabel yang tidak dapat dilepaskan dari kontestasi politik. Tanpa lapisan-lapisan pengamanan tersebut, undang-undang baru hanya akan menjadi instrumen pemberian izin yang lebih rapi.
Momentum legislasi kini terbuka. Baleg DPR menambahkan RUU Penyadapan ke dalam Prolegnas Prioritas 2026 pada 27 November 2025. Sementara itu, Habiburokhman pada 5 November 2026 menyatakan bahwa pembahasan akan dimulai sekitar Desember, setelah RUU Perampasan Aset rampung. Ia menyebut perkara ini sebagai Watergate Indonesia dan menegaskan bahwa perlindungan harus berlaku bagi seluruh warga, bukan hanya presiden.
Pernyataan tersebut patut menjadi perhatian serius. Sebab, ujian sesungguhnya bukan terletak pada kecepatan pembahasan, melainkan pada apakah rumusan akhirnya mampu membatasi semua pihak, termasuk aparat yang kini mengusulkannya. Undang-undang yang lahir dari kegeraman sesaat berisiko mengulang cacat lama. Sebaliknya, undang-undang yang dirancang dengan partisipasi publik dapat menutup celah yang selama ini menempatkan penyadapan di antara kebutuhan penegakan hukum dan ancaman terhadap demokrasi.
Sudiyatmiko Aribowo, Pengamat Intelejen
