NADIKABAR.COM — Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Suhermanto, mengumumkan penetapan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka keempat dalam perkara dugaan penyadapan ilegal. Tiga tersangka lainnya, yakni mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso, telah ditahan di Mako Brimob.
Menurut keterangan penyidik yang dilaporkan sejumlah media nasional, sasaran penyadapan tanpa prosedur tersebut diduga mencakup nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, LSM, hingga pengusaha pada 2025-2026. Pada Oktober 2026, penyidik juga mengungkap dugaan penghapusan berkas hasil sadapan dari sistem Lawful Interception Management System (LIMS). Pasal yang dilaporkan antara lain Pasal 258 dan Pasal 332 KUHP serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE.
Perlu digarisbawahi bahwa seluruhnya masih berupa dugaan yang belum diuji di pengadilan. Meski demikian, perkara ini sudah cukup memunculkan pertanyaan yang tidak dapat dipandang sebelah mata: bagaimana negara mengendalikan alat yang secara inheren memberikan kewenangan untuk melihat hampir segalanya tanpa terlihat?
Jawabannya, sayangnya, masih berserakan. Antara mencatat bahwa aturan penyadapan tersebar dalam 16 undang-undang. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010 telah menegaskan bahwa pembatasan hak privasi melalui penyadapan harus diatur dengan undang-undang, bukan peraturan pemerintah. Namun, undang-undang khusus yang mengatur penyadapan hingga kini belum juga lahir.
Akibatnya, mekanisme penyadapan berbeda-beda. Kepolisian merujuk pada Perkapolri Nomor 5 Tahun 2010 dengan izin ketua pengadilan negeri melalui Kabareskrim. Undang-Undang Narkotika membatasi penyadapan paling lama tiga bulan dan dapat diperpanjang satu kali, sedangkan undang-undang tentang terorisme membolehkan penyadapan hingga satu tahun. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara memberikan BIN kewenangan penyadapan selama enam bulan, dengan izin pengadilan yang baru diwajibkan apabila sasaran telah memiliki bukti permulaan yang cukup.
Di sisi lain, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman pada 18 November 2025 menegaskan bahwa KUHAP baru tidak mengatur penyadapan dan menyebut Pasal 136 ayat (2) sebagai fondasi bagi pembentukan undang-undang tersendiri. Kekosongan ini ibarat pedang bermata dua: aparat bekerja di ruang abu-abu, sementara warga tidak memiliki ukuran yang pasti untuk menilai kapan privasinya dilanggar.
Wajah pengawasan lainnya tampak pada KPK. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi UU KPK pada Mei 2021, KPK tidak lagi meminta izin Dewan Pengawas, melainkan cukup menyampaikan pemberitahuan. Dewan Pengawas melalui Benny Mamoto melaporkan bahwa pada semester I 2026, KPK melakukan 762 penyadapan. Seluruhnya atau 100 persen dilaporkan tepat waktu, paling lambat 14 hari kerja setelah tindakan dilakukan. Angka ini patut dicatat, tetapi hal yang tidak diukurnya juga tidak kalah penting.
Ketepatan pelaporan sesungguhnya mengukur kepatuhan administratif, bukan kepatutan substansial. Sebab, pengawasan yang dilakukan setelah penyadapan berlangsung tidak menjawab apakah tindakan tersebut memang diperlukan dan proporsional. Dewan Pengawas juga mencatat keterlambatan pelaporan pada tindakan lain, yakni hanya 152 dari 232 penggeledahan dan 893 dari 1.093 penyitaan yang dilaporkan tepat waktu. Jika pelaporan saja belum sepenuhnya tertib di lembaga yang paling diawasi, bagaimana dengan lembaga yang pengawasannya lebih longgar?
Dimensi teknologi semakin memperumit persoalan ini. Laporan Amnesty International yang terbit pada 1 Mei 2024 menelusuri aliran spyware dan produk pengawasan dari Israel, Yunani, Singapura, dan Malaysia ke Indonesia sepanjang 2017-2023. Laporan itu mencatat pengiriman perangkat ke Polri melalui perusahaan perantara senilai sekitar US$ 5,59 juta pada 9 September 2019 dan US$ 11,06 juta pada 15 Juli 2021.
Polri menolak memberikan tanggapan, sedangkan BSSN tidak memberikan jawaban hingga laporan tersebut dipublikasikan. Amnesty tidak menemukan bukti bahwa individu tertentu dari masyarakat sipil menjadi target. Dengan demikian, persoalannya bukan terletak pada penyalahgunaan yang telah terbukti, melainkan pada nyaris absennya transparansi pengadaan. Dugaan penghapusan berkas dalam sistem LIMS menunjukkan persoalan serupa pada sisi operasional: sistem intersepsi yang sah sekalipun dapat disalahgunakan apabila jejak penggunaannya dapat dihapus oleh pihak yang mengoperasikannya.
Pada titik ini, pengendalian perlu dirancang secara berlapis. Laporan Strategis ISW 2.4.2 (2026), sebuah kajian berbasis sumber terbuka yang secara tegas menyebut temuannya sebagai rekomendasi dan bukan hasil audit operasional, mengusulkan model lima lapis: kerangka hukum dan akuntabilitas demokratis, otorisasi independen untuk setiap kasus, pembatasan teknis melalui pemisahan tugas, perlindungan data dengan pencatatan yang tahan terhadap perubahan, serta audit independen beserta mekanisme pemulihan hak.
Kuncinya adalah larangan konsentrasi kewenangan. Pihak yang mengusulkan sasaran tidak boleh menjadi satu-satunya pihak yang memberikan izin, melaksanakan penyadapan, mengaudit, sekaligus memiliki kewenangan untuk menghapus jejak operasi.
Untuk sistem seperti LIMS, kajian tersebut mengusulkan pemeriksaan silang antara izin hukum, basis data sasaran, dan konfigurasi aktif. Selain itu, setiap penghapusan hasil penyadapan harus mensyaratkan otorisasi dan meninggalkan jejak audit. Tata kelola pengadaan, mulai dari identitas pemilik manfaat pemasok hingga hak audit dalam kontrak, juga menjadi bagian yang tidak kalah penting. Hal ini perlu disertai pertimbangan moratorium penggunaan spyware invasif sampai penilaian legalitas dan pengawasan independen tersedia.
Kajian yang sama menyatakan tidak menyimpulkan adanya keterlibatan vendor tertentu dalam perkara ini. Karena itu, kajian tersebut tepat dibaca sebagai kerangka pencegahan, bukan vonis. Aribowo (2025) dalam kajiannya tentang relasi intelijen dan partai politik layak dijadikan titik berangkat karena menempatkan kekuasaan informasi sebagai variabel yang tidak dapat dilepaskan dari kontestasi politik. Tanpa lapisan-lapisan pengamanan tersebut, undang-undang baru hanya akan menjadi instrumen pemberian izin yang lebih rapi.
Momentum legislasi kini terbuka. Baleg DPR menambahkan RUU Penyadapan ke dalam Prolegnas Prioritas 2026 pada 27 November 2025. Sementara itu, Habiburokhman pada 5 November 2026 menyatakan bahwa pembahasan akan dimulai sekitar Desember, setelah RUU Perampasan Aset rampung. Ia menyebut perkara ini sebagai Watergate Indonesia dan menegaskan bahwa perlindungan harus berlaku bagi seluruh warga, bukan hanya presiden.
Pernyataan tersebut patut menjadi perhatian serius. Sebab, ujian sesungguhnya bukan terletak pada kecepatan pembahasan, melainkan pada apakah rumusan akhirnya mampu membatasi semua pihak, termasuk aparat yang kini mengusulkannya. Undang-undang yang lahir dari kegeraman sesaat berisiko mengulang cacat lama. Sebaliknya, undang-undang yang dirancang dengan partisipasi publik dapat menutup celah yang selama ini menempatkan penyadapan di antara kebutuhan penegakan hukum dan ancaman terhadap demokrasi.
Sudiyatmiko Aribowo, Pengamat Intelejen
