Kita perlu membedakan antara perangkat, kandungan cairan, legalitas produk, dan perilaku penggunanya. Produk vape yang sesuai ketentuan tidak dapat disamakan dengan vape yang disalahgunakan untuk konsumsi zat terlarang.
Dalam hukum pidana, perbuatan penyalahgunaan harus menjadi sasaran penegakan hukum. Jika suatu perangkat digunakan untuk melakukan kejahatan, yang perlu diperkuat adalah pengawasan, penyelidikan, dan penindakan terhadap pelaku serta jaringan peredarannya.
Melarang seluruh kategori produk karena penyalahgunaan oleh sebagian pihak perlu dipertimbangkan secara cermat. Dari sisi konsumen, pelarangan menyeluruh berpotensi mencabut hak atas pilihan bagi konsumen dewasa terhadap produk yang sebelumnya tersedia secara legal dan berada dalam kerangka pengawasan pemerintah. Karena itu, kepentingan dan perlindungan konsumen perlu menjadi bagian dari pertimbangan, termasuk memastikan konsumen memperoleh akses terhadap produk yang memenuhi ketentuan, informasi risiko yang memadai, serta perlindungan dari produk ilegal yang tidak terstandarisasi.
Selain itu, dengan mengimplementasikan pelarangan menyeluruh negara berpotensi kehilangan instrumen untuk mengawasi standar produk, rantai distribusi, serta pelaku usahanya. Kondisi tersebut justru akan mendorong distribusi produk bergeser ke jalur ilegal yang lebih sulit diawasi dan dikendalikan.
Indonesia Sebenarnya Telah Memiliki Kerangka Pengendalian
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah Indonesia bukan negara yang sama sekali tidak mengatur rokok elektronik. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah mengatur pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik.
Kerangka regulasi yang telah tersedia ini dapat menjadi landasan untuk terus memperkuat pengendalian rokok elektronik, mulai dari pengujian laboratorium, pengawasan kandungan dan produk ilegal, hingga pembatasan akses bagi orang di bawah umur. Penguatan implementasi dan evaluasi secara berkala menjadi penting untuk memastikan berbagai instrumen tersebut dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat secara efektif.
Dalam mempertimbangkan langkah kebijakan ke depan, efektivitas regulasi yang telah berjalan dapat menjadi salah satu dasar evaluasi untuk menentukan pendekatan pengendalian yang paling tepat sebelum memilih untuk mengambil jalur pelarangan total.
Perlindungan dan Pilihan Konsumen Perlu Menjadi Pertimbangan
Sebagai organisasi yang mewakili konsumen, AKVINDO berpandangan bahwa kebijakan mengenai rokok elektronik perlu tetap menempatkan perlindungan masyarakat sebagai tujuan utama. Pada saat yang sama, kepentingan konsumen dewasa yang terdampak langsung oleh kebijakan juga perlu mendapat ruang dalam proses perumusannya.
Ada beberapa hal yang penting untuk menjadi perhatian.Pertama, konsumen perlu dilindungi dari produk ilegal yang tidak memenuhi ketentuan. Pengawasan terhadap peredaran produk perlu terus diperkuat untuk memastikan konsumen tidak berhadapan dengan produk yang tidak jelas asal-usul, kandungan, maupun kepatuhannya terhadap ketentuan yang berlaku.
