Kedua, konsumen dewasa perlu tetap memiliki pilihan terhadap produk legal yang memenuhi ketentuan. Pelarangan secara menyeluruh berpotensi menghilangkan pilihan tersebut dan dapat mendorong sebagian konsumen mencari produk melalui jalur yang tidak resmi. Karena itu, pengawasan dan pengendalian terhadap produk legal dapat menjadi pendekatan yang lebih tepat dibandingkan menghilangkan seluruh pilihan yang tersedia bagi konsumen dewasa.
Ketiga, perlindungan terhadap anak dan remaja harus menjadi prioritas. Akses terhadap produk rokok elektronik perlu dibatasi secara tegas bagi kelompok tersebut, disertai pengawasan dan edukasi yang mampu mencegah penggunaan sejak dini.
Keempat, konsumen perlu mendapatkan ruang untuk menyampaikan perspektifnya dalam pembahasan kebijakan. Sebagai kelompok yang akan terdampak langsung, konsumen dapat memberikan perspektif mengenai kondisi di lapangan serta konsekuensi yang mungkin timbul dari suatu kebijakan.
Kebijakan semacam ini bukan berarti membiarkan peredaran vape tanpa batas. Sebaliknya, pendekatan tersebut menempatkan negara sebagai pengendali yang tegas, terukur, dan bertanggung jawab.
Melindungi Masyarakat Tidak Harus Berarti Melarang Semuanya
Pada akhirnya, perdebatan mengenai fatwa vape bukanlah pertentangan antara agama dan ilmu pengetahuan. Keduanya justru dapat ditempatkan dalam dialog yang konstruktif demi kepentingan masyarakat.
MUI berhak menyampaikan pandangan keagamaannya. Pemerintah juga berkewajiban melindungi kesehatan masyarakat. Namun, pembentuk kebijakan negara tetap harus memastikan bahwa setiap kebijakan memiliki dasar ilmiah, alasan hukum yang kuat, serta manfaat yang sebanding dengan dampaknya.
AKVINDO menghormati fatwa MUI. Namun kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk tidak serta merta mengambil kesimpulan pelarangan. Perlu ada pengujian lebih jauh mengenai efektivitas, konsekuensi, dan alternatif kebijakannya.
Jangan sampai kebijakan yang dimaksudkan untuk melindungi masyarakat justru mengabaikan bukti ilmiah, mempersempit ruang perlindungan konsumen, atau menciptakan persoalan baru berupa peredaran produk ilegal yang semakin sulit diawasi.
Negara harus tegas terhadap penyalahgunaan narkotika, tegas melindungi anak-anak, tegas mengawasi kualitas produk, dan tegas menindak pelanggaran. Namun, ketegasan tidak harus selalu diwujudkan melalui pelarangan menyeluruh.
Sebab, ukuran keberhasilan kebijakan publik bukanlah seberapa banyak hal yang dilarang, melainkan seberapa efektif kebijakan tersebut melindungi masyarakat dengan tetap menjunjung keadilan, kepastian hukum, dan rasionalitas ilmiah.
