NADIKABAR.COM — Kairo/Istanbul (NadiKabar) - Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi menolak segala bentuk pelanggaran terhadap jatah air Sungai Nil milik Mesir, upaya pengusiran warga Palestina, maupun langkah-langkah untuk menghindari pelaksanaan kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza.
Sisi menyampaikan hal tersebut pada Senin (5/10) saat memimpin rapat Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata di markas Komando Strategis di Ibu Kota Administratif Baru, sebelah timur Kairo, menurut pernyataan pihak kepresidenan.
Pertemuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan 53 tahun Perang Oktober 1973 antara Mesir dan Israel.
"Sungai Nil adalah urat nadi kehidupan Mesir dan landasan eksistensi negara tersebut selama ribuan tahun," ujarnya.
"Jatah air Mesir merupakan hak historis yang mapan dan hak hukum yang tidak dapat dinegosiasikan, serta tidak membuka ruang bagi kompromi atau pelanggaran apa pun," tambahnya.
Dia menyatakan bahwa Mesir tetap berkomitmen pada kerja sama dan pembangunan bersama dengan negara-negara lain di wilayah aliran Sungai Nil, namun tidak akan membiarkan langkah apa pun yang mengancam keamanan airnya.
Mesir "akan terus mempertahankan hak-haknya dengan segala cara yang diizinkan oleh hukum internasional," tambahnya.
Mesir dan Sudan, dua negara di bagian hilir Sungai Nil, terlibat sengketa dengan Ethiopia (negara di bagian hulu) terkait pembangunan bendungan dan belum adanya kesepakatan mengikat yang mengatur pengisian serta pengoperasian bendungan tersebut.
Kairo khawatir proyek itu dapat memengaruhi alokasi air tahunannya yang sebesar 55,5 miliar meter kubik.
Beralih ke isu Palestina, Sisi menegaskan kembali penolakan keras Mesir terhadap "segala upaya yang bertujuan mengusir rakyat Palestina dari tanah mereka."
Dia juga menyerukan pelaksanaan penuh rencana gencatan senjata Gaza yang digagas Presiden AS Donald Trump, serta memperingatkan agar rencana tersebut tidak diabaikan atau disiasati.
Sisi menekankan pentingnya pembentukan negara Palestina yang merdeka sesuai dengan resolusi internasional, seraya menyebutnya sebagai satu-satunya jaminan bagi terciptanya perdamaian dan stabilitas yang adil serta langgeng di Timur Tengah.
Dia merujuk pada perjanjian damai Mesir dengan Israel sebagai bukti bahwa konflik berkepanjangan dapat beralih menjadi hidup berdampingan secara damai.
Mesir dan Israel sempat terlibat perang selama beberapa dekade sebelum keberanian dan pandangan jauh ke depan para pemimpin politik mereka, yang didukung oleh mediasi AS, membuka jalan bagi perdamaian dan mengakhiri permusuhan, ujarnya.
"Perdamaian bukanlah cita-cita yang mustahil dicapai, melainkan pilihan nyata yang mampu menyelesaikan konflik dan mendorong kehidupan berdampingan secara damai antarumat manusia," tambah Sisi.
Mesir dan Israel menandatangani perjanjian damai di Washington, DC pada 26 Maret 1979, menyusul Kesepakatan Camp David 1978.
Menyoroti perkembangan kawasan, Sisi menyatakan bahwa Timur Tengah sedang menghadapi krisis dan pergolakan, sementara perubahan global yang cepat serta tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya telah mengguncang stabilitas berbagai negara dan menyebabkan jutaan orang mengungsi.
Dia memperingatkan bahwa tantangan terhadap stabilitas Mesir masih terus ada, namun menegaskan bahwa institusi negara dan kekompakan rakyatnya memungkinkan Mesir untuk menjaga keamanan nasionalnya.
Dia menegaskan kembali dukungan Mesir terhadap persatuan, kedaulatan, dan integritas wilayah negara-negara Arab serta perlindungan terhadap institusi nasional mereka.
"Keamanan negara-negara Teluk Arab merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dari keamanan nasional Mesir," ujarnya, seraya menegaskan kembali kecaman Mesir terhadap serangan yang menargetkan negara-negara Arab.
Dia juga menekankan pentingnya menjaga kebebasan navigasi melalui jalur pelayaran internasional.
Angkatan bersenjata Mesir senantiasa siap mempertahankan negara, sumber daya, dan keamanan nasional "setiap saat dan dalam segala situasi," kata Sisi.
Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
