Ia menilai kenaikan PTKP lebih tepat dibandingkan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung pemerintah. Pasalnya, insentif tersebut bersifat sementara dan bisa dihentikan sewaktu-waktu.

"Kalau subsidi itu tahun 2027, 2028 bisa hilang. Kan subsidi. 2029 bisa hilang. Jadi yang benar itu bukan subsidi, PTKP," ujarnya.

Said Iqbal juga meminta pemerintah tidak khawatir kehilangan penerimaan pajak. Menurutnya, penurunan penerimaan PPh 21 bisa diimbangi peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari konsumsi masyarakat.