"Ini sebagai bagian untuk membangun kredibilitas pasar modal, tata kelola, transparansi, ada floating, ada masalah transaksi juga dan sebagainya," tambahnya.
Misbakhun menyebut Komisi XI DPR telah menyelesaikan banyak urusan yang berkaitan dengan sektor keuangan. Antara lain undang-undang P2S, terutama terkait independensi LPS sebagai lembaga yang baru.
"Industri keuangan, terutama sektor asuransi, menghadapi tekanan yang luar biasa terhadap kepercayaan setelah kasus di Jiwasraya dan beberapa kasus di sektor misalnya AJB ini juga menggerakkan. Mau tidak mau ini juga menjadi salah satu tugas yang harus kita lakukan," ujar Misbakhun.