"Sekretaris Jenderal PBB (Antonio Guterres) menegaskan bahwa berakhirnya kehadiran MINURSO tidak menghapus hak-hak yang tidak dapat dicabut tersebut dan menyerukan semua pihak untuk menghormati serta menjunjung tinggi hak-hak rakyat Sahara Barat," kata Dujarric.
"Sekretaris Jenderal PBB menyerukan semua pihak terkait untuk menahan diri semaksimal mungkin dan menghindari tindakan yang dapat semakin meningkatkan ketegangan serta mengganggu stabilitas kawasan," ujarnya.
Sahara Barat, yang sebelumnya merupakan koloni Spanyol, diserahkan ke bawah kendali Maroko dan Mauritania pada 1975. Setahun kemudian, Front Polisario, gerakan nasionalis setempat yang didukung Aljazair, memproklamasikan Republik Demokratik Arab Sahrawi di wilayah Sahara Barat.
Sejak saat itu, Front Polisario terus berkonflik dengan pemerintah Maroko untuk memperebutkan kendali atas wilayah tersebut.
