Gencatan senjata di wilayah itu tercapai pada 1991, yang kemudian diikuti dengan pengerahan misi PBB dengan mandat penjaga perdamaian.

Maroko menganggap Sahara Barat sebagai bagian dari wilayahnya dan menguasai sekitar 80 persen wilayah tersebut.

Sementara itu, Aljazair mendukung penentuan nasib sendiri bagi rakyat Sahara Barat serta mendukung Front Polisario yang menguasai sekitar 20 persen wilayah sisanya.