NADIKABAR.COM — Sebanyak dua masyarakat adat, Putes Lekas dan Era Purnama Dewi, meminta Mahkamah Konstitusi (MK) membatasi pengecualian pembakaran lahan atas nama kearifan lokal.
"Frasa 'masyarakat' dalam ketentuan tersebut dianggap terlalu luas sehingga berpotensi dimanfaatkan pihak-pihak di luar masyarakat hukum adat untuk membenarkan praktik pembakaran lahan dengan dalih kearifan lokal," kata advokat para pemohon Fahrur Rozi dalam keterangan di Jakarta, Rabu, tentang Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
Fahrur mengatakan ketentuan pengecualian terhadap larangan pembukaan lahan dengan cara membakar yang diatur dalam aturan itu dinilai masih menyisakan persoalan kepastian hukum.
Atas persoalan tersebut, Putes selaku Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Daerah Barito Utara/Masyarakat Adat Dayak Taboyan dan Era Purnama selaku warga Kabupaten Kampar, Riau, mengajukan permohonan pengujian materiel (materiil) terhadap Pasal 22 angka 24 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang mengubah ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU PPLH ke MK, Rabu.
Dia menjelaskan para pemohon meminta MK agar memberikan pemaknaan konstitusional bahwa pengecualian larangan pembukaan lahan dengan cara membakar hanya berlaku bagi anggota masyarakat hukum adat yang secara turun-temurun menjalankan praktik tersebut berdasarkan kearifan lokal.
Pasalnya, kata dia, rumusan norma yang diuji hanya menyebutkan pengecualian larangan membakar diberikan kepada, "masyarakat yang melakukan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal".
"Tidak terdapat batasan yang tegas mengenai siapa yang dimaksud dengan 'masyarakat' yang dapat memperoleh pengecualian tersebut," ungkapnya.
