Namun setiap kali karhutla terjadi, Putes mengungkapkan peladang adat selalu dijadikan 'kambing hitam' dan dihadapkan pada ancaman pidana penjara hingga 10 tahun serta denda miliaran rupiah.
"Terlebih lagi, terbitnya Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar semakin menyudutkan posisi peladang adat karena adanya instruksi pemukulan rata pelarangan," tutur Putes.
Sementara itu, Era Purnama, yang merupakan warga Kampar, Riau, menjadi korban gangguan pernapasan akibat paparan kabut asap karhutla sepanjang September hingga Oktober 2026.
Menurut Era, kerugian atas lingkungan hidup yang baik dan sehat terjadi karena negara tidak memiliki ukuran normatif yang tegas untuk membedakan antara pembakaran untuk perladangan adat dan pembakaran komersial.
Untuk itu dalam petitumnya, para pemohon meminta MK menyatakan Pasal 22 angka 24 Lampiran UU No 6/2023 yang mengubah Pasal 69 Ayat 2 UU 32/2009 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional).
Dengan dmeikian, para pemohon meminta agar MK memaknai bahwa pengecualian larangan membakar lahan hanya berlaku bagi anggota masyarakat hukum adat yang telah hidup dan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar secara turun-temurun.
Kemudian, bagi pembukaan ladang untuk kebutuhan subsisten (pemenuhan hidup), luas lahan paling banyak 2 hektarr per kepala keluarga, digunakan untuk tanaman varietas lokal, wajib dikelilingi sekat bakar, serta bukan untuk kepentingan usaha dan bukan dilakukan oleh atau untuk pemegang perizinan berusaha.
