Padahal, kata Fahrur, terdapat masyarakat adat dan non-masyarakat adat yang sama-sama mempraktikkan pembukaan lahan dengan cara pembakaran selama ini.
Akibatnya, lanjut dia, praktik perladangan tradisional masyarakat hukum adat berpotensi disamakan dengan pembakaran lahan yang dilakukan pihak lain, termasuk untuk kepentingan usaha.
Ia pun menjelaskan masyarakat Dayak Taboyan masih menjalankan praktik berladang gilir balik dengan metode tebas-bakar sebagai bagian dari sistem pertanian tradisional yang diwariskan secara turun-temurun.
Menurutnya, praktik itu tidak dilakukan secara sembarangan lantaran pembukaan lahan mengikuti kalender musim, dilakukan secara kolektif, didahului pemberitahuan kepada pemilik ladang di sekitarnya, serta dilengkapi pembuatan sekat bakar untuk mengendalikan penyebaran api.
Selain itu, lanjutnya, pembakaran juga merupakan bagian dari sistem pengelolaan lahan yang berkaitan dengan kesuburan tanah, pemanfaatan varietas padi lokal, serta rangkaian ritual dan pengetahuan adat.
Fahrur menyebut praktik masyarakat adat dimaksud memiliki mekanisme pengendalian dan tanggung jawab kolektif yang berbeda dari pembakaran lahan untuk kepentingan perkebunan atau kegiatan usaha berskala besar.
Adapun dampak dari penyamarataan norma tersebut jelas dirasakan langsung oleh kedua pemohon. Putes, yang merupakan tradisional Suku Dayak Taboyan di Kalimantan Tengah, mengatakan perladangan gilir balik dengan tebas-bakar yang dijalankan komunitasnya secara turun-temurun tidak pernah menjadi sumber kebakaran hutan dan lahan (karhutla) karena terikat aturan adat yang ketat dan ritual lokal.
