NADIKABAR.COM — Dua masyarakat adat mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 22 angka 24 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) ke Mahkamah Konstitusi, Rabu (11/11/2026).
Mereka yakni Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Daerah Barito Utara/Masyarakat Adat Dayak Taboyan, Putes Lekas dan Warga Kabupaten Kampar, Riau, Era Purnama Dewi.
Para pemohon meminta MK agar memberikan pemaknaan konstitusional bahwa pengecualian larangan pembukaan lahan dengan cara membakar hanya berlaku bagi anggota masyarakat hukum adat yang secara turun-temurun menjalankan praktik tersebut berdasarkan kearifan lokal.
Pasalnya, rumusan norma yang diuji hanya menyebutkan pengecualian larangan membakar diberikan kepada "masyarakat yang melakukan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal". Tidak terdapat batasan yang tegas mengenai siapa yang dimaksud dengan "masyarakat" yang dapat memperoleh pengecualian tersebut.
Kuasa Hukum para Pemohon dari VST and Partners, A. Fahrur Rozi menjelaskan ketidakjelasan subjek "masyarakat" dalam UU a quo menciptakan celah hukum. Menurutnya, pihak-pihak di luar masyarakat adat, termasuk penyiap lahan untuk kepentingan lahan skala besar ikut memanfaatkan dalih kearifan lokal untuk membakar lahan.
Padahal, kata Rozi, masyarakat adat mempunyai pengetahuan tradisional tersendiri yang tidak dapat disamakan dengan praktik pembakaran yang dilakukan oleh non-masyarakat adat.
