Sementara itu, Pemohon II, Era Purnama Dewi, warga Kampar, Riau, menjadi korban gangguan pernapasan akibat paparan kabut asap karhutla sepanjang September hingga Oktober 2026.
Menurut Pemohon II, kerugian atas lingkungan hidup yang baik dan sehat terjadi karena negara tidak memiliki ukuran normatif yang tegas untuk membedakan antara pembakaran untuk perladangan adat dan pembakaran komersial.
Dalam petitumnya, Para Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 22 angka 24 Lampiran UU No 6/2023 yang mengubah Pasal 69 Ayat 2 UU 32/2009 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional).
Para Pemohon memohon agar MK memaknai bahwa pengecualian larangan membakar lahan hanya berlaku bagi:
1. Anggota masyarakat hukum adat yang telah hidup dan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar secara turun-temurun;2. Pembukaan ladang untuk kebutuhan subsisten (pemenuhan hidup);3. Luas lahan paling banyak 2 hektar per kepala keluarga;4. Digunakan untuk tanaman varietas lokal;5. Wajib dikelilingi sekat bakar; serta6. Bukan untuk kepentingan usaha dan bukan dilakukan oleh atau untuk pemegang perizinan berusaha.
