"Kelompok non-masyarakat adat ini tidak memiliki sistem pengetahuan tradisional, tidak membuat sekat bakar, dan tidak tunduk pada kalender adat. Pembakaran liar inilah yang kemudian meluas menjadi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla)," ujar Rozi.
Rozi mengatakan masyarakat Dayak Taboyan masih menjalankan praktik berladang gilir balik dengan metode tebas-bakar sebagai bagian dari sistem pertanian tradisional yang diwariskan secara turun-temurun.
Menurutnya, praktik tersebut tidak dilakukan secara sembarangan. Pembukaan lahan mengikuti kalender musim, dilakukan secara kolektif, didahului pemberitahuan kepada pemilik ladang di sekitarnya, serta dilengkapi pembuatan sekat bakar untuk mengendalikan penyebaran api.
Rozi menyebut dampak dari penyamarataan norma tersebut jelas dirasakan langsung oleh kedua pemohon. Putes Lekas, peladang tradisional Suku Dayak Taboyan di Kalimantan Tengah, menyebutkan bahwa perladangan gilir balik dengan tebas-bakar yang dijalankan komunitasnya secara turun-temurun tidak pernah menjadi sumber karhutla karena terikat aturan adat yang ketat dan ritual lokal.
Namun, setiap kali karhutla terjadi, peladang adat selalu dijadikan kambing hitam dan dihadapkan pada ancaman pidana penjara hingga 10 tahun serta denda miliaran rupiah. Terlebih lagi, terbitnya Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar semakin menyudutkan posisi peladang adat karena adanya instruksi pemukulan rata pelarangan.
