NADIKABAR.COM — Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan pengujian materiil Pasal 215 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Nasional, dengan memperbaiki redaksional kata “ahli” dalam norma pasal tersebut menjadi “Saksi”.
Menurut Mahkamah dalam pertimbangan yang diucapkan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, ternyata kata “Ahli”, dalam norma Pasal a quo adalah bertentangan dengan prinsip untuk memajukan diri sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 sebagaimana didalilkan oleh pemohon.
“Namun, oleh karena pendirian Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan Pemohon, maka dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian,” kata Guntur dalam sidang pengucapan putusan di ruang sidang utama, Gedung I MK, Jakarta, Kamis.
Bahwa dalam permohonan nomor 383/PUU-XXIV/2026, Pemohon Dicky Saputra, Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yagyakarta, mempersoalkan penulisan tanda baca dalam frasa “Saksi Ahli, atau Terdakwa” sebagaimana disebut dalam Pasal 215 KUHAP Nasional.
Pasal 215 KUHAP 2025 menyatakan “Pertanyaan yang bersifat menjerat dilarang diajukan kepada Saksi Ahli, atau Terdakwa”.
Pemohon mendalilkan tanda koma dalam frasa yang dimohonkan pengujian hanya ditempatkan setelah frasa “Saksi Ahli”, sedangkan antara kata “Saksi” dan Ahli” tidak terdapat tanda baca pemisah. Dalam kaidah tata Bahasa Indonesia, tanda koma digunakan untuk memisah unsur-unsur dalam perincian atau pembilangan.
