Menurut pembacaan ini, larangan menjerat hanya berlaku bagi dua subjek, yaitu saksi ahli dan terdakwa. Saksi biasa, yaitu orang yang mendengarkan, melihat, mengalami, atau mengetahui suatu peristiwa pidana, tidak lagi termasuk subjek yang dilindungi.
Bila Pasal 215 KUHAP Nasional dibaca dengan tafsir sempit, norma tersebut dapat menimbulkan permohonan hukum yaitu dengan menghilangkan perlindungan yang dimiliki oleh saksi atas pertanyaan yang bersifat menjerat. Pembentuk undang-undang tidak pernah menyatakan, baik dalam pembahasan yang pemohon ketahui maupun dalam naskah yang tersedia bagi Pemohon bahwa ada alasan kuat sehingga terhadap saksi tidak diberi perlindungan atas pertanyaan yang bersifat menjerat.
Pemohon dalam permohonannya menilai Pasal 215 KUHAP Nasional telah melanggar kaidah Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) karena tidak memenuhi asas kejelasan rumusan, yang mengharuskan setiap peraturan perundang-undangan disusun dengan sistematika pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan interprestasi dalam pelaksanaannya.
Dalam pertimbangan hukum Mahkamah mengatakan bahwa norma Pasal 215 KUHAP 2025 memuat frasa “Saksi Ahi”, di mana ihwal saksi ahli tidak ditemukan maksud yang sesungguhnya ditujukan untuk subjek hukum saksi atau ahli, karena secara normatif dalam KUHAP 2025 tidak terdapat nomenklatur saksi ahli, kecuali dalam norma Pasal 215 KUHAP 2025.
Dalam kaitan ini, kata Mahkamah, jika secara gramatikal merujuk normal Pasal 166 KUHAP lama beserta Penjelasannya tidak ditemukan adanya frasa “saksi ahli”, sedangkan dalam norma Pasal 215 KUHAP Nasional sekaligus frasa “saksi ahli, namun hal tersebut tidak sesuai dan tidak diikuti dengan uraian dalam Penjelasan Pasal 215 KUHAP Nasional yang sama sekali tidak menyinggung berkaitan dengan ahli, termasuk larangan untuk mengajukan pertanyaan yang menjerat dalam persidangan bagi seorang ahli,
“Berkaitan dengan hal tersebut, secara doktriner terdapat perbedaan pengertian antara saksi dan ahli,” ucap Hamzah.
