Bahwa larangan untuk mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat hana ditujukan terhadap saksi atau terdakwa, maka menurut Mahkamah keberadaan norma Pasal 215 KUHAP Nasional, yang memuat frasa “saksi ahli” adalah tidak tepat dan berpotensi menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum.
Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum terhadap norma Pasal 215 KUHAP Nasional maka kata “Ahli” dalam norma dimaksud tidak relevan lagi untuk dipertahankan dan oleh karenanya harus dihilangkan dari normal Pasal 215 KUHAP dimaksud.
Sebab, jika kata “Ahli” dalam norma pasal a quo tetap dipertahankan, maka hal tersebut selain tidak sejalan dengan Penjelasan Pasl 215 KUHAP Nasional juga kehilangan relevansi historinya dengan Pasal 166 KUHAP lama beserta penjelasannya.
“Amar putusan. Mengadili, mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” ucap Ketua MK Suhartoyo.
MK juga menyatakan kata “Ahli” dalam norma Pasal 215 KUHAP Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 7149) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Sehingga, norma Pasal 215 KUHAP Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 7149) selengkapnya berbunyi, “Pertanyaan yang bersifat menjerat dilarang diajukan kepada Saksi dan Terdakwa”.
