NADIKABAR.COM — Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan pengujian materiil Pasal 215 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Nasional, dengan memperbaiki redaksional kata “ahli” dalam norma pasal tersebut menjadi “Saksi”.
Menurut Mahkamah dalam pertimbangan yang diucapkan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, ternyata kata “Ahli”, dalam norma Pasal a quo adalah bertentangan dengan prinsip untuk memajukan diri sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 sebagaimana didalilkan oleh pemohon.
“Namun, oleh karena pendirian Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan Pemohon, maka dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian,” kata Guntur dalam sidang pengucapan putusan di ruang sidang utama, Gedung I MK, Jakarta, Kamis.
Bahwa dalam permohonan nomor 383/PUU-XXIV/2026, Pemohon Dicky Saputra, Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yagyakarta, mempersoalkan penulisan tanda baca dalam frasa “Saksi Ahli, atau Terdakwa” sebagaimana disebut dalam Pasal 215 KUHAP Nasional.
Pasal 215 KUHAP 2025 menyatakan “Pertanyaan yang bersifat menjerat dilarang diajukan kepada Saksi Ahli, atau Terdakwa”.
Pemohon mendalilkan tanda koma dalam frasa yang dimohonkan pengujian hanya ditempatkan setelah frasa “Saksi Ahli”, sedangkan antara kata “Saksi” dan Ahli” tidak terdapat tanda baca pemisah. Dalam kaidah tata Bahasa Indonesia, tanda koma digunakan untuk memisah unsur-unsur dalam perincian atau pembilangan.
Menurut pembacaan ini, larangan menjerat hanya berlaku bagi dua subjek, yaitu saksi ahli dan terdakwa. Saksi biasa, yaitu orang yang mendengarkan, melihat, mengalami, atau mengetahui suatu peristiwa pidana, tidak lagi termasuk subjek yang dilindungi.
Bila Pasal 215 KUHAP Nasional dibaca dengan tafsir sempit, norma tersebut dapat menimbulkan permohonan hukum yaitu dengan menghilangkan perlindungan yang dimiliki oleh saksi atas pertanyaan yang bersifat menjerat. Pembentuk undang-undang tidak pernah menyatakan, baik dalam pembahasan yang pemohon ketahui maupun dalam naskah yang tersedia bagi Pemohon bahwa ada alasan kuat sehingga terhadap saksi tidak diberi perlindungan atas pertanyaan yang bersifat menjerat.
Pemohon dalam permohonannya menilai Pasal 215 KUHAP Nasional telah melanggar kaidah Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) karena tidak memenuhi asas kejelasan rumusan, yang mengharuskan setiap peraturan perundang-undangan disusun dengan sistematika pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan interprestasi dalam pelaksanaannya.
Dalam pertimbangan hukum Mahkamah mengatakan bahwa norma Pasal 215 KUHAP 2025 memuat frasa “Saksi Ahi”, di mana ihwal saksi ahli tidak ditemukan maksud yang sesungguhnya ditujukan untuk subjek hukum saksi atau ahli, karena secara normatif dalam KUHAP 2025 tidak terdapat nomenklatur saksi ahli, kecuali dalam norma Pasal 215 KUHAP 2025.
Dalam kaitan ini, kata Mahkamah, jika secara gramatikal merujuk normal Pasal 166 KUHAP lama beserta Penjelasannya tidak ditemukan adanya frasa “saksi ahli”, sedangkan dalam norma Pasal 215 KUHAP Nasional sekaligus frasa “saksi ahli, namun hal tersebut tidak sesuai dan tidak diikuti dengan uraian dalam Penjelasan Pasal 215 KUHAP Nasional yang sama sekali tidak menyinggung berkaitan dengan ahli, termasuk larangan untuk mengajukan pertanyaan yang menjerat dalam persidangan bagi seorang ahli,
“Berkaitan dengan hal tersebut, secara doktriner terdapat perbedaan pengertian antara saksi dan ahli,” ucap Hamzah.
Bahwa larangan untuk mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat hana ditujukan terhadap saksi atau terdakwa, maka menurut Mahkamah keberadaan norma Pasal 215 KUHAP Nasional, yang memuat frasa “saksi ahli” adalah tidak tepat dan berpotensi menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum.
Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum terhadap norma Pasal 215 KUHAP Nasional maka kata “Ahli” dalam norma dimaksud tidak relevan lagi untuk dipertahankan dan oleh karenanya harus dihilangkan dari normal Pasal 215 KUHAP dimaksud.
Sebab, jika kata “Ahli” dalam norma pasal a quo tetap dipertahankan, maka hal tersebut selain tidak sejalan dengan Penjelasan Pasl 215 KUHAP Nasional juga kehilangan relevansi historinya dengan Pasal 166 KUHAP lama beserta penjelasannya.
“Amar putusan. Mengadili, mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” ucap Ketua MK Suhartoyo.
MK juga menyatakan kata “Ahli” dalam norma Pasal 215 KUHAP Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 7149) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Sehingga, norma Pasal 215 KUHAP Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 7149) selengkapnya berbunyi, “Pertanyaan yang bersifat menjerat dilarang diajukan kepada Saksi dan Terdakwa”.
