NADIKABAR.COM — Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR Taufik Basari mengatakan pokok-pokok haluan negara (PPHN) ditujukan menjadi panduan prinsip pembangunan jangka panjang yang dapat menjadi acuan bagi presiden lintas periode pemerintahan.
“Ini berupa panduan prinsip supaya setiap presiden yang memimpin negara ini tidak punya rencana masing-masing yang berbeda-beda. Ini arahan jangka panjang sebenarnya,” kata Tobas, sapaan akrabnya, yang ditemui seusai rapat PPHN di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.
Dia menjelaskan PPHN diharapkan dapat menjadi pedoman bagi presiden dalam menjalankan pembangunan sehingga arah pembangunan negara tidak semata-mata didasarkan pada agenda masing-masing presiden.
Menurut dia, PPHN yang sedang dikaji tidak harus sama dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang pernah berlaku, mengingat sistem ketatanegaraan telah berubah setelah amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945.
