NADIKABAR.COM — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menyarankan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha untuk membangun skema pendanaan bersama agar Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang tumbuh dari swadaya warga tidak berhenti beroperasi.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan keberlanjutan TBM tidak boleh bergantung pada satu sumber pembiayaan.
“Pembiayaan TBM tidak dapat terus bergantung pada satu sumber. Harus dibangun ekosistem gotong royong yang terukur, transparan, dan berkelanjutan,” kata Rerie dalam keterangan di Jakarta, Minggu.
Pernyataan tersebut menindaklanjuti temuan survei terhadap 172 pengelola TBM di 27 provinsi yang diterbitkan jurnal ASPIRASI edisi Juli 2026.
Hasilnya, kata dia, sebanyak 58 persen TBM menilai koleksi bukunya tidak memadai dan hanya 18 persen yang menyatakan koleksinya memadai.
Padahal, ia menyebutkan 49 persen TBM memiliki lebih dari 30 pembaca anak, yang merupakan tanda minat masyarakat tetap tinggi.
Menurut Rerie, persoalan pembiayaan semakin berat setelah pagu anggaran Perpustakaan Nasional RI tahun 2026 turun dari sekitar Rp721 miliar menjadi Rp377 miliar.
