Hafiz menyebut koordinasi tersebut perlu melibatkan OJK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), BEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), hingga aparat penegak hukum.
"Langkahnya itu di antaranya terwujud transparansi kepemilikan saham, penguatan koordinasi dan sinergi OJK, PPATK, BEI, KSEI, dan KPEI, penegak hukum, dengan pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang jelas," jelasnya.
Selain pengawasan, Hafiz menyoroti kualitas regulasi pasar modal. Menurutnya, penerbitan aturan perlu diikuti dengan perbaikan tata kelola dan peningkatan kepatuhan pelaku pasar.
Ia menilai kualitas regulasi dapat dilihat dari penguatan institusi pengawas, kepatuhan pelaku pasar, serta terjaganya keadilan dan kepercayaan investor.
