Dalam diskusi yang sama, perwakilan World Resources Institute (WRI) Indonesia menyoroti porsi anggaran yang dialokasikan untuk TMD.
Dengan skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK), Pemprov Bali menyumbang sekitar 30 persen dari anggaran operasional bus TMD sebesar Rp58 miliar. Padahal, dana yang dikeluarkan tidak mencapai satu persen dari seluruh APBD Provinsi Bali.
Sementara itu, Kota Semarang mengalokasikan lima persen APBD-nya untuk transportasi publik. Jika alokasi dana yang sama diterapkan untuk TMD, seharusnya bisa membuka lebih banyak koridor lagi.
"Sehingga memang kalau dibandingkan dengan Kota Semarang, akan lihat koridornya akan sangat banyak gitu ya, cakupan wilayahnya sangat cukup besar," ungkap perwakilan WRI, Muhammad Haiqal Rizaldi.
