NADIKABAR.COM — Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Bali mendorong Pemprov Bali menggunakan Pungutan Wisatawan Asing (PWA) untuk membantu membiayai operasional Trans Metro Dewata (TMD). Usulan itu muncul di tengah kebutuhan penambahan koridor bus untuk memperluas layanan transportasi umum di Bali.
Hal itu disampaikan Ketua MTI Bali I Made Rai Ridharta dalam diskusi pada Musyawarah Wilayah MTI Bali di Denpasar, Rabu (26/8/2026).
Rai menilai penggunaan PWA untuk transportasi umum juga tercantum dalam Pasal 12 huruf E Perda Bali Nomor 6 Tahun 2023. Menurutnya, ketentuan tersebut dapat menjadi dasar penggunaan dana pungutan wisman untuk mendukung transportasi publik.
"Di Pasal 12 huruf E ada, bahwa anggaran itu dipakai untuk membangun transportasi publik yang berkualitas itu di sini," ungkap Rai.
Menurut Rai, delapan koridor bus yang saat ini beroperasi di kawasan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan) belum mencukupi kebutuhan transportasi umum di Denpasar. Dia menilai setidaknya dibutuhkan 18 koridor rute yang beroperasi.
Selain penambahan koridor, kebutuhan transportasi pengumpan (feeder) bagi bus TMD juga diperlukan untuk menarik lebih banyak penumpang.
"Kalau hanya enam saja dan delapan dengan Trans Sarbagita dan TMD itu, kurang gitu, harusnya paling sedikit ada 18," imbuh dia.
Sebelumnya, Dinas Perhubungan Provinsi Bali mengajukan anggaran Rp 58 miliar untuk operasional TMD pada 2027 mendatang. Jumlah tersebut meningkat sekitar Rp 2 miliar dari anggaran tahun sebelumnya.
Peningkatan anggaran itu didasarkan pada tren kenaikan jumlah penumpang. Dalam periode Juli hingga Agustus, jumlah penumpang bus yang sebelumnya dikelola Kementerian Perhubungan tersebut diperkirakan mencapai 5 ribu penumpang setiap harinya.
Dalam diskusi yang sama, perwakilan World Resources Institute (WRI) Indonesia menyoroti porsi anggaran yang dialokasikan untuk TMD.
Dengan skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK), Pemprov Bali menyumbang sekitar 30 persen dari anggaran operasional bus TMD sebesar Rp58 miliar. Padahal, dana yang dikeluarkan tidak mencapai satu persen dari seluruh APBD Provinsi Bali.
Sementara itu, Kota Semarang mengalokasikan lima persen APBD-nya untuk transportasi publik. Jika alokasi dana yang sama diterapkan untuk TMD, seharusnya bisa membuka lebih banyak koridor lagi.
"Sehingga memang kalau dibandingkan dengan Kota Semarang, akan lihat koridornya akan sangat banyak gitu ya, cakupan wilayahnya sangat cukup besar," ungkap perwakilan WRI, Muhammad Haiqal Rizaldi.
