Sementara kondisi cuaca yang meningkatkan kerentanan terhadap kebakaran tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan tanggung jawab pencegahan dan penanganan. Praktik pembakaran, kelalaian pengelolaan lahan, lemahnya pengawasan, serta dugaan pelanggaran dan pembiaran harus diperiksa secara sungguh-sungguh.
“Keselamatan rakyat dan keberlanjutan kehidupan wajib didahulukan di atas kepentingan ekonomi, politik, maupun keuntungan kelompok tertentu,” demikian penegasan dalam pernyataan tersebut.
Muhammadiyah meminta pemerintah pusat dan daerah mengerahkan seluruh kemampuan secara optimal, cepat, masif, dan terkoordinasi untuk menangani karhutla serta melindungi masyarakat terdampak sebagai prioritas utama.
Muhammadiyah juga menekankan pentingnya menjamin pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan perlindungan kelompok rentan, termasuk anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, penyandang disabilitas, serta warga dengan kondisi kesehatan yang rentan.
“Masyarakat juga harus memperoleh informasi yang jelas dan terbuka mengenai kondisi lingkungan dan langkah perlindungan yang diperlukan,” tulis surat tersebut.
