NADIKABAR.COM — Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur (MUI Jatim) turut hadir dalam Forum Group Discussion (FGD) dengan pengusaha sound system yang digelar Polda Jatim. MUI setuju bahwa sound horeg harus diatur agar tak jatuh korban.
FGD bertajuk 'Sinergi Pengusaha Sound System, Masyarakat dan Pemerintah dalam Mewujudkan Hiburan Sound Horeg yang Aman dan Tertib di Jawa Timur' itu digelar pada Kamis (19/11/2026). Salah satu yang menjadi aspirasi pengusaha sound system adalah meminta fatwa haram sound horeg dikaji ulang.
Sebelumnya, MUI Jatim telah mengeluarkan fatwa haram terhadap penggunaan sound horeg yang melebihi batas wajar hingga membahayakan kesehatan, merusak fasilitas umum, serta mengarah pada kemungkaran. Hal tersebut tercantum dalam Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penggunaan Sound Horeg yang ditetapkan pada 12 Juli 2025.
Ketua bidang fatwa MUI Jawa Timur Kiai Ma'ruf Khozin angkat bicara menanggapi usulan peninjauan ulang fatwa haram mengenai sound horeg tersebut. Menurutnya, langkah mengkaji ulang atau meralat fatwa tersebut cukup berat dilakukan karena berpotensi memicu perdebatan di internal MUI.
"Jadi untuk mengkaji ulang atau misalnya meralat, ini sepertinya akan terjadi perdebatan di internal MUI dan sepertinya memang agak berat," kata Kiai Ma'ruf usai kegiatan FGD bersama Kapolda dan perwakilan pengusaha sound system.