Selaras dengan Kapolda Jatim, Kiai Ma'ruf menyebut bahwa keberadaan sound karnaval tersebut memang tidak dapat dihentikan. Menurutnya, MUI berupaya merumuskan jalan tengah agar kegiatan hiburan masyarakat tetap berjalan tanpa merugikan pihak lain.
"Jadi pada intinya seperti yang disampaikan Bapak Kapolda, sound horeg atau sound karnaval ini tidak bisa dihentikan, tetapi diatur sehingga kemudian meminimalisir korban nyawa, meminimalisir orang yang mengalami kecelakaan karena sakit, ataupun yang lain," tuturnya.
Kiai Ma'ruf mengatakan bahwa dalam FGD ini, sejumlah poin yang menjadi keberatan MUI agar bisa diminimalisir dan disepakati. Seperti halnya menjaga ketertiban waktu, mengedepankan norma agama, serta menghargai area sensitif seperti tempat ibadah dan rumah sakit.
"Titik tengah itu yang menjadi keberatan bagi kami ada beberapa hal yang bisa diminimalisir, yakni dancer yang erotis, kemudian yang mabuk-mabukan, atau melewati jam yang tidak bisa ditolerir waktu orang istirahat, kemudian ada anak kecil, kemudian beberapa hal lain," ujarnya.