Lebih lanjut, Kiai Ma'ruf menyampaikan bahwa status keharaman tidak dapat semena-mena diubah, melainkan dicari jalan keluar melalui aturan teknis di lapangan. Ia menuturkan bahwa kemungkinan yang bisa terjadi adalah adanya turunan fatwa sebagai solusi agar tidak memicu kesalahpahaman di masyarakat.
"Kalau dari sisi hukum, yang namanya larangan ya tetap larangan. Mungkin bisa ada turunan fatwa semacam penjelasan lebih luas sehingga apa yang dikhawatirkan teman-teman itu tidak terjadi salah tafsir di daerah-daerah," ujar Ma'ruf.
Kiai Ma'ruf juga menjelaskan bahwa keputusan fatwa haram untuk sound horeg bukan merupakan pendapat pribadi, tetapi melibatkan para ulama dan pengkajian oleh para ahli secara mendalam.
"Karena kami di Komisi Fatwa itu bukan fatwa perorangan, kami kemudian melibatkan para ulama se-Jawa Timur, kemudian juga menghadirkan dokter dari spesialis THT," jelasnya.